Jangan Buru-Buru Ketok Palu (RUU Inteljen)

BIN

Bagaimana kelak posisi BIN jika RUU ini dishkan?

Kenapa kita butuh UU Inteljen? Apa sebetulnya inteljen? Bagaimana pola inteljen di bangsa-bangsa lain yang sudah maju? Pertanyaan itu muncul dalam benak saya saat beberapa hari lalu sempat turut berwacana dalam sebuah FGD (Forum Group Discussion) di Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) di Salemba, Jakarta Pusat. Membahas RUU Inteljen yang konon mendekati bulan Juli-Oktober ”sudah” akan disahkan karena telah masuk Panja.

Saya jadi ingat Movie yg belum lama saya tonton, judulnya Fair Game. Movie yang sangat menyentuh tentang kisah nyata seorang agen CIA bernama Valerie yang memegang idealisme inteljen. Meski akhirnya dia malah dikhianati oleh pemerintahan Bush. Lengkapnya tonton sendiri Movienya. Saya sempat mbrebes karena disana, saya malah temukan peran media di AS dalam membentuk kebijakan pemerintah AS yang sungguh sangat mengerikan.

Kembali ke Inteljen, kata tersebut berasal dari kata Intellegence alias cerdas. Berafiliasi dengan kata mata-mata. Dalam FGD di Kontras tersebut. Saya dapati inti dari kerja Inteljen adalah sebagai mata dan telinga negara. Inteljen adalah organisasi pemerintah yang menyediakan fakta-fakta, data-data kongrit, dan analisa-analisa yang menunjang kebijakan pemerintah demi kemajuan rakyatnya. Analogi finalnya, inteljen tak diperkenankan sedikitpun untuk ”mencubit” siapapun. Yang berhak menangkap hanya lembaga yudisial semacam polisi saja.

Lantas bagaimana kinerja Inteljen kita? Oh-oh, belum pernah saya dengar jika Inteljen di Indonesia itu sama definisinya dengan Inteljen di atas. Kerja Inteljen di indonesia hampir  selalu negatif karena tindakannya yang over limit. Sebut saja tragedi Mei 98 dan Tragedi PKI. Sudah jadi rahasia umum bahwa yang bergerak di bawah tragedi tersebut adalah Inteljen kita.

Padahal, inteljen bukanlah lembaga yang berwenang untuk menangkap seseorang. Bukan ranah Inteljen untuk menghakimi bahkan menghukum. Meski belakangan saya tahu, inteljen tak melulu merujuk pada BIN (Badan Inteljen Negara) tetapi ada juga inteljen kejaksaan, inteljen kepolisian, TNI dan  mungkin ada yang lain.

Inteljen harus sesuai dengan peran dan fungsinya, jangan sampai over limit dan mengganggu stabilitas nasional dengan hanya menjadi perpanjangan alat dari pemerintahan saat ini saja.

Isu-isu terorisme, penembakan polisi di beberapa daerah, separatisme semacam NII memang membutuhkan analisa yang lengkap dan jelas oleh inteljen. Jangan sampai isu-isu ini hanya menjadi alasan untuk melegalkan RUU Inteljen yang belum sepenuhnya tersusun secara benar dan akurat untuk dijadikan UU.

Berikut ini adalah beberapa kekurangan dari RUU Inteljen yang layak untuk diperhatikan dan dicermati, hasil dari diskusi bersama Koalisi Advokasi RUU Intelijen seperti yang dilansir detik.com :

1. Definisi Intelijen

Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa intelijen negara adalah lembaga pemerintah. Pada dasarnya lembaga intelijen bukanlah lembaga pemerintah tetapi alat negara. Definisi itu telah meletakkan posisi intelijen sebagai alat penguasa yang bekerja untuk kepentingan penguasa dan bukan alat negara yang bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Hal itu sangat mengkhawatirkan karena sangat mungkin digunakan untuk memata-matai rakyat demi kepentingan penguasa semata.

2. Penyadapan

Penolakan penyadapan melalui izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 31 bukan hanya berpotensi mengancam hak-hak asasi warga negara tetapi juga rentan disalahgunakan demi kepentingan ekonomi maupun politik kekuasaan. Intelijen memang memerlukan kewenangan untuk melakukan penyadapan/ intersepsi, namun harus dilakukan melalui mekanisme yang baku dan rigid serta harus memiliki prasyarat yang jelas, semisal pentingnya mendapatkan persetujuan pengadilan dalam penyadapan.

3. Rahasia Informasi Intelijen

Pengaturan rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 jo Pasal 39 RUU Intelijen masih menimbulkan multitafsir dan bersifat karet. Pengaturan yang karet dan multitafsir ini mengancam kebebasan informasi, kebebasan pers dan demokrasi itu sendiri.

4. Penangkapan

Pemberian kewenangan menangkap kepada intelijen mengancam hak asasi manusia dan merusak mekanisme criminal justice system. Pemberian kewenangan itu sama saja dengan melegalisasi penculikan dalam undang-undang intelijen, mengingat kerja intelijen yang tertutup dan rahasia.

Penting diingat bahwa badan intelijen negara adalah bagian dari lembaga intelijen non-judicial yang tidak termasuk menjadi bagian dari aparat penegak hukum. Dalam negara hukum, kewenangan menangkap maupun menahan hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum.

5. Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN)

Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) sebagai lembaga baru yang diatur dalam RUU ini akan menjadi lembaga yang menggantikan kedudukan Badan Intelijen Negara (BIN) yang memiliki kewenangan sangat luas. Dalam hal itu, LKIN seharusnya tidak boleh memiliki kewenangan dan fungsi operasional, seperti melakukan intersepsi komunikasi, pemeriksaan aliran dana, dan lain-lain.

6. Pengawasan

Pengaturan mekanisme pengawasan dalam RUU Intelijen Negara ini hanya dilakukan dalam bentuk pengawasan parlemen oleh DPR yang dilaksanakan oleh perangkat kelengkapan DPR yang membidangi pengawasan intelijen. Tidak ada ketentuan yang mengatur pengawasan internal, pengawasan eksekutif, maupun pengawasan hukum.

7. Organisasi dan Peran

Dari sisi organisasi, RUU Intelijen Negara tidak menganut diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi. RUU Intelijen Negara tidak membagi wilayah kerja antara intelijen luar negeri, intelijen dalam negeri, intelijen militer, dan intelijen penegakan hukum secara tegas.

8. Struktur dan Kedudukan

RUU Intelijen Negara juga belum dapat memisahkan akuntabiltas antara struktur yang bertanggungjawab dalam membuat kebijakan dengan struktur yang bertanggung jawab secara operasional dalam melaksanakan kebijakan.

9. Personel dan Rekrutmen

Terkait dengan anggota intelijen, RUU Intelijen Negara hanya secara sumir mengatur tentang personel intelijen. Tidak diatur bagaimana mekanisme rekrutmen yang baik secara terbuka maupun tertutup.

10. Kode Etik dan Larangan

Selain itu, RUU Intelijen Negara ini juga masih belum mengatur mengenai pengaturan atau kode etik intelijen yang mencakup kewajiban, hak dan larangan bagi seluruh aktivitas dan aspek intelijen.

11. Sipilisasi Intelijen

RUU ini belum mengatur tentang agenda sipilisasi intelijen. Sudah seharusnya di era demokratisasi seluruh lembaga intelijen adalah sipil dan bukan TNI aktif, kecuali intelijen militer. Sampai saat ini Badan Intelijen Negara (BIN) masih diisi oleh TNI aktif. Padahal Kepala BIN saja berasal dari sipil.

12. Hak Korban

RUU Intelijen Negara belum mengatur tentang hak-hak korban, khususnya terkait dengan komplain korban apabila terdapat tindakan intelijen yang menyimpang dan menimbulkan persoalan serius terhadap hak-hak masyarakat.

So, Bapak Ibu yang (minta) terhormat di Senayan. Bahas dulu ini permasalahan RUU Inteljen yang belum dimasukkan DIM (Daftar Infentarisasi Masalah) RUU Inteljen, bahkan belum didiskusikan dengan masyarakat umum. Buat Marjuki Ali, jangan buru-buru ketok palu RUU Inteljen jika alasannya ”Udah sesuai jadwal, dan terkatung-katung sejak 2004” So what! UU Inteljen harus lahir dengan sehat, bukan prematur dan cacat meski telah dikandung bertahun-tahun. Kalau tidak? Tunggu tanggal main kami mahasiswa…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s