Mari Benahi Televisi Kita

Suatu kali Presiden Jokowi mengeluhkan program siaran televisi dan memanggil beberapa ‘top leader’ stasiun televisi kita untuk diajak berdiskusi di Istana. Itu seharusnya menjadi momentum yang tak boleh dilewatkan untuk memperbaiki sistem siaran pertelevisian di Indonesia yang sudah didiagnosa sangat amburadul.

Lho, kok amburadul? Ya. Karena tiap hari, jutaan penduduk Indonesia melihat televisi nasional tidak nasionalis alias tidak mencerminkan Indonesia. Televisi mainstream hanya mencerminkan orang-orang egois Jakarta, gaya hidup Jakarta, segala sesuatu tentang Jakarta. Bahkan kemacetan di Jakarta pun setiap hari ditayangkan ke seluruh pelosok nusantara lewat televisi nasional.

Konten televisi mainstream di Indonesia juga sangat jauh dari prinsip keberagaman. Hampir semua sama model tayangannya. Bahkan dituding tidak mendidik seperti yang dikeluhkan Presiden Jokowi.

Padahal, kita sudah punya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang selayaknya dipahami penyedia dan penyebar konten. NaDSC00778 (2)mun, lagi-lagi peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ‘sangat tidak bisa diandalkan’ karena hampir-hampir tak punya daya selain menegur siaran yang menyimpang.

Lucunya, lagi-lagi yang disalahkan adalah rating Nielsen. Padahal ini bukan salah Nielsen sebagai tools yang menyajikan data survey masyarakat. Ini adalah salah pemerintah yang sejak lama mengabaikan dunia penyiaran.

Secara psikologis, Orde Reformasi memang lebih berhati-hati dalam segi pengaturan media. Tak dapat dipungkiri, semua ini terjadi lantaran masih traumanya kita pada keberkuasaan Orde Baru dalam mengontrol media massa.

Selama ini Pemerintah, baik DPR (Komisi I), Kemkominfo, dan KPI abai pada inisiatif untuk menjaga hakikat utama media yakni KEBERAGAMAN PEMILIK DAN KONTEN. Hasil riset Nielsen harusnya jadi acuan bahwa memang ada yang salah dengan televisi kita yang disebabkan oleh kepemilikian yang mengerucut (konglomerasi media) yang mengakibatkan keseragaman konten.

Ini disebabkan karena sistem siaran televisi kita masih terpusat. Pemodal emoh keluar duit untuk mendirikan televisi regional. Undang-undang televisi berjaringan dan kepemilikan pun terang-terangan didukung dan diarahkan pada sistem monopoli televisi kepada pemain besar atau yang sering disebut konglomerasi media.

Konglomerasi media merupakan dosa terbesar yang menciderai prinsip media massa. Sejatinya, media massa yang sehat yakni diversity of content and ownership alias keberagaman konten dan kepemilikan. Prinsip ini diabaikan pemerintah sejak zaman Suharto berkuasa. Semua tahu jika televisi adalah medium paling sempurna dari propaganda. Jadi, saat kepemilikan media semakin mengerucut maka keberagaman konten sudah bisa dipastikan makin minim.

Setidaknya, yang pasti dan harus segera dilakukan adalah memaksa televisi nasional segera melakukan siaran berjaringan dengan konten yang lebih proporsional. P3SPS Bab XXI Pasal 52 ayat 3 menerangkan bahwa porsi siaran lokal harus diupayakan mencapai 50% dari seluruh siaran. Namun, berjaringan saja susah apalagi diminta membuat tayangan yang proposional. Padahal sudah ada aturannya. Aneh kan?

Aneh karena selama ini negara dianggap tidak hadir mengatur bahkan pemerintah cenderung tidak dianggap. Ambil contoh program “Empat mata” yang dicabut izinnya tapi kemudian diganti dengan “Bukan Empat Mata” yang sama. Itu sebetulnya kasus penghinaan luar biasa pada eksistensi lembaga negara dan menciderai akal sehat. Sehingga salah satu upaya memperkuat KPI adalah memperkuat sisi hukum KPI. Setidaknya dengan memperluas cakupannya dari sekadar sapa tegur-menegur menjadi pencabutan izin siaran yang lebih bertaji.

Selain itu, adopsi teknologi kita benar-benar tertinggal jauh. Bayangkan, tingkat kemuduran kita yang disebabkan oleh konglomerasi media tadi ditambah dengan adopsi teknologi yang buruk. Maka jangan heran kita hanya punya konten yang dikelola tidak serius karena mengejar rating dan share.

Demi pendapatan melalui iklan yang seharinya bernilai milyaran rupiah ini televisi jarang punya program mendidik saat jam prime time (jam tayang sibuk) karena yang dikejar adalah mayoritas selera penontonnya.

Jangan salahkan stasiun televisi hanya berpusat di Jakarta. Lha, karena teknologi kita hanya mampu sampai segitu. Aturan sebaran siaran televisi benar-benar dilanggar. Medium berupa “frekuensi” yang kini menjadi jalur sebaran televisi adalah sumber daya alam yang terbatas (hanya 24 kanal) inilah yang membuat pemain besar selalu memenangkan ketersediaan kanal di wilayah lokal atau regional.

Sudah saatnya kita beralih pada teknologi digital dimana siaran televisi lebih dinamis dengan kanal yang melimpah pula. Namun, adopsi ini nampaknya hanya secepat siput. Lobi-lobi media televisi besar disinyalir sangat berkuasa menghambat adopsi ini. Lantas sampai kemana digitalisasi televisi kita? Revisi UU Penyiaran di meja DPR dari periode lalu masih juga belum jalan.

Jadi, jika Pak Jokowi mengeluhkan mutu siaran televisi kita rendah itu karena swasta yang memang tangguh. Untuk mengubahnya secara adil dan bijaksana tentu butuh waktu lama. Kita tidak akan bisa mengejar mutu siaran semaju (beragam) seperti Amerika Serikat, misalnya. Tapi pemerintah bisa meniru cara Inggris memajukan dunia pertelevisiannya bahkan hingga mencapai kelas yang diterima seluruh dunia.

Dulu saat publik Inggris dan Eropa dimonopoli oleh Murdoch lewat jaringan TV Digital BSkyB, Inggris memilih memajukan konten siaran TV BBC. Sekarang ada banyak kanal seperti BBC One, Two, Three, Cbeebies, News, World, dan Knowladge (akan ganti jadi BBC Earth).

Nah, Pak Jokowi seharusnya tidak perlu mengeluh dengan konten televisi swasta macam jaringan MNC, Trans dkk. Dari segi bisnis, mereka itu udah maju dan bermain cukup fair karena peraturan kita yang memang liberal sejak semula. Harusnya meniru Inggris dengan memperbaiki mutu siaran televise publik kita. Apa lagi kalau bukan televisi publik tercinta, TVRI.

Bicara TVRI, sebetulnya sudah punya kanal digital yang bisa dinikmati perangkat TV digital. Kanalnya pun beragam seperti TVRI Nasional, TVRI Budaya, TVRI Olahraga, dan beberapa TVRI digital daerah / regional yang pondasinya sudah bagus.

Di Inggris, masyarakat ditarik iuran yang beragam untuk berlangganan TV dengan fasilitasnya (TV, Telephone, Konsol game, DVR, dsb) sehingga ada partisipasi publik dalam penentuan konten dan tentunya publik menikmati tayangan bebas iklan komersial di saluran BBC. Model ini bisa ditiru, namun paling mudah adalah membiayai TVRI dari APBN.

Gabungkan TVRI dengan kementrian untuk produksi konten, seperti Kemendikbud untuk produksi konten budaya, Kemenpora untuk konten olahraga, Kemendiknas untuk konten pendidikan dan kementrian lainnya. Sehingga TVRI bisa fokus pada adopsi teknologi.

Selama ini TVRI dianggap tak menarik karena lemah dalam hal konten. Konten TVRI dianggap jadul dan terbelakang zaman. Sudah saatnya para ahli media berkumpul. Ada banyak orang yang saya kira punya wawasan luas dalam bidang televisi yang punya visi jelas dibandingkan orang-orang DPR yang lambat dalam membuat kebijakan.

Saya berharap ada lembaga khusus yang berisi praktisi yang tahu aspek teknologi, kreatif, hukum, dan idealisme penyiaran. Kumpulkan mereka untuk memperbaiki siaran televisi kita. Ada Yanuar Nugraha yang sudah bisa memetakan masalah dan solusi televisi di Indonesia lewat penelitian-penelitiannya, Dandhi Dwi Laksono yang paham konten dokumenter idealis, lembaga idealis macam Remotivi dan orang-orang yang harus didengarkan konsep mereka tentang televisi Indonesia harus bagaimana dan seperti apa.

Tak seperti pemerintahan lalu yang abai pada hal mendasar yang menjadi konsumsi harian masyarakat. Kini, pemerintah terlihat benar-benar berupaya mencari jalan untuk mengurai amburadulnya dunia pertelevisian negeri kita. Semoga tulisan ini bisa sedikit bisa mengurainya.

Original article

Kembang (Kempis) Media Massa

Original Article

Minggu pagi, seperti biasa sambil buang hajat saya membuka laman facebook dari gawai untuk mendapatkan informasi baru dan terbaru. Ada status teman yang bahagia setelah cek kehamilan, ada yang membagi perspektif positif sunni-syiah, utak-atik banjir Singkil dengan perobohan Gereja, ada yang komentar di video lucu, dan selebihnya kebanyakan di akun facebook saya adalah status pesohor yang saya ikuti dan headline media massa yang berbagi berita.

Screenshot_2013-01-04-21-09-51 (2)Bukan akhir pekan pun saya termasuk salah satu manusia yang tak bisa lepas dari facebook. Saya menggunkan facebook untuk mencari tahu hampir semua informasi baik itu sosial maupun berita, rasa-rasanya hanya kabar bapak-ibu di kampung saja yang belum saya ketahui lewat facebook. Bagi saya, aneh jika punya waktu luang tidak digunakan membuka laman satu itu. Dengan kata lain, saya kecanduan facebook! Entah saya sendiri yang kecanduan atau bersama sekitar 600 teman di facebook saya atau juga 1,5 Milyar warga dunia lain yang saat ini dilaporkan aktif menggunakan jejaring sosial ciptaan orang Yahudi yang beristri orang Tiongkok ini.

Senang membaca status New York Times yang kira-kira dengan bangga memperkenalkan fitur baru yang disebut virtual reality. Fitur ini memungkinkan kita menikmati pengalaman menikmati berita setingkat lebih tinggi dari sekedar menikmati video atau audio-visual. Dengan alat seperti teropong yang disebut cardboard dan ponsel pintar kita yang disisipkan ke dalamnya, kita bisa seolah-olah sedang berada di tempat dimana berita atau kejadian itu sedang berlangsung.

Senang sekali, dan sambil sesekali mengedan buang hajat saya mebuka laman virtual reality cukup lama, hingga saya lupa kalau usus besar saya sebetulnya sudah kosong. Karena itulah fitur baru menikmati berita ini disebut virtual reality atau realitas virtual dimana seolah-olah kita menyaksikan langsung suatu kejadian dan bahkan bisa menengok ke kanan-kiri-atas-bawah 360 derajat. Kira-kira ini mengadopsi teknologi yang diapakai Google Street yang sudah ada sebelumnya.

Namun, setelahnya saya terkejut membaca status facebook seorang pesohor media yang mengabarkan bahwa Majalah Detik yang terbit online telah mengakhiri hidupnya. Kabar ini berarti menambah daftar media massa yang tutup di tahun ini. Setelah sebelumnya Tabloid Bola yang legendaris belum lama tutup dan di pertengahan tahun 2015 ini Bloomberg TV Indonesia juga gulung tikar.

Semakin banyak media massa yang tutup ini karena kecenderungan zaman dimana memperoleh informasi semakin mudah, sehingga persaingan media benar-benar sengit. Informasi bisa update dari detik ke detik bukan lagi jam atau pun hari seperti dahulu. Siapa saja bisa membuat berita. Dengan modal kurang dari 200 ribu per tahun saja sudah bisa punya website .com sendiri, dengan hosting dan server gratis milik google yang sudah cukup besar.

Tak mau repot mengelola website sendiri? hanya dengan modal internet pun Anda bisa menulis di blog pribadi atau media gratisan yang makin banyak. Tanpa mau repot lagi? Anda bisa menulis status-status yang berpura-pura berlaku seperti jurnalis bahkan nabi (pembawa kabar Tuhan) di facebook. Seperti Jonru Ginting yang sejak pilpres 2014 lalu yang syafaatnya selalu ditunggu-tunggu ribuan jamaahnya di facebook.

Teknologi informasi akan selalu berkembang semakin modern. Modern di sini berarti semakin mudah dan murah. Nilai informasi tidak akan lagi eksklusif seperti yang sudah-sudah. Gelombang teknologi ini akan terus terjadi dan meninggalkan media konvensional. Sekalipun demikian, meskipun pangsa cetak dilaporkan terus merosot pun masih banyak orang yang setia pada liputan yang berbobot. Saya meyakini, bukan masalah medium atau sarana yang membuat media massa bertahan, tetapi bobot kualitas, kreatifitas, dan strategi bisnis yang benar.

Di era ke depan misalnya, bobot pemberitaan diperkirakan akan ada diolah data. Model-model pemberitaan seperti model longform journalism atau European Style dimana media massa tak hanya menampilkan berita tetapi juga dituntut untuk menampilkan data. Ambil contoh bila ada peristiwa kecelakaan di Jakarta, maka harus ada sajian dinamis data penyertanya seperti berapa jumlah rata-rata kecelakaan per tahun, kendaraan model apa, berapa korbannya, dimana saja, porsi gender, sebab-sebabnya dan lain sebagainya. Model ini menolak keberadaan media massa yang hanya menampilkan berita seperti breaking news semata, menampilkan kecepatan tanpa bobot.

Model berita berbobot ini mengadopsi era konvergensi media dimana teks, audio, dan gambar/video berkelindan menjadi satu. Satu kali klik Anda bisa memperoleh informasi sesuai keinginan kita atau setidaknya disajikan sesuai dengan bobot informasinya, apakah cukup dengan teks, apakah perlu audio yang otomatis membacakan teksnya, atau perlu video yang memberikan gambaran peristiwa, atau bahkan realitas virtual seperti yang ditawarkan New York Times.

Selain virtual reality juga tengah berkembang sejak awal tahun lalu yang disebut robo-journalism. Dimana ada artikel yang ditulis secara otoamtis oleh sistem atau robot. Artikel melalui robot ini saat ini berfungsi mengabarkan berita cepat yang didapat melalui data pasti semisal gempa bumi atau laporan perdagangan di bursa efek. Sekalipun berbentuk satu atau beberapa paragraf, artikel tersebut sebetulnya disusun melalui program komputer.

Tapi tenang, belum ada kecerdasan buatan yang bisa menggantikan peran penting jurnalis atau bahkan jurnalisme. Yang perlu diantisipasi dalam waktu ke depan oleh praktisi media adalah facebook, ya facebook yang membuat saya dan bahkan Anda kecanduan internet ini sedang mengembangkan apa yang disebut sebagai teknologi Instant Article. Teknologi ini membuat facebook tak hanya sebagai media sosial tapi juga medium yang digadang-gadangkan sangat tepat sebagai medium media massa baru. Kenapa perlu diantisipasi? kemungkinan fitur facebook ini akan menggerus jumlah kunjungan yang menjadi nafas media online. Karena sejauh ini media online masih membutuhkan kunjungan website untuk menarik iklan.

Ragam artikel dalam bentuk teks, audio, dan video akan menjadi tritunggal dan mudah diakses melalui facebook. Ulasan-ulasan media yang mengikuti uji coba Instant Article bagi pengguna iPhone di Amerika Serikat sejauh ini terdengar melebihi ekspektasi. Kecepatan, kemudahan, dan teknologi yang tepat membuat facebook layak kembali dipertimbangkan sebagai medium baru penyebaran berita di masa mendatang.

Akhirnya, sambil menaruh ponsel lalu menyiram kotoran di toilet saya berpikir baik-baik soal media massa dan juga toilet. Dari sejak zaman Adam bahkan makhluk awal evolusi, hampir kesemuanya membuang kotoran sisa makan mereka, meskipun kini caranya beda. Dulu kakek nenek saya biasa buang hajat di sungai. Sekarang saya buang hajat di toilet sambil pegang gawai.

Intinya sama, buang kotoran! Begitu juga dengan informasi, ia sudah menjadi kebutuhan sejak dulu. Dulu orang baca koran, sekarang saja mediumnya beragam ada gawai, televise, radio, dsb. Tetap intinya sama, butuh informasi! Dan selama itu pula media massa akan terus berkembang sekalipun sesekali mengempis.

Potensi Pelanggaran dalam Peliputan di Bursa Efek Indonesia

Tema-Tema Peliputan di Bursa Efek Indonesia (Berdasarkan riset ketertarikan wartawan yang meliput di BEI)

Tema-Tema Menarik dalam Peliputan di Bursa Efek Indonesia (Berdasarkan riset ketertarikan wartawan saat meliput di BEI)

Risalah Penelitian

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini bisa dikatakan cukup baik. Hal ini seperti yang terlihat dari angka ekonomi makro Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat ekonomi kita memiliki perkembangan yang positif.   Hal lain yang layak dicermati adalah keberadaan pasar modal yang bergerak di sektor makro ekonomi di Indonesia. Pasar modal (stock market) merupakan bagian dari kapitalisasi ekonomi Indonesia. Pasar modal memiliki peran sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan bersekala nasional dan internasional, serta turut andil menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia.

Di dalamnya terdapat peran dari wartawan yang bergelut dalam peliputan ekonomi dan bisnis. Mereka sering disebut wartawan ekonomi dan bisnis atau wartawan keuangan (financial journalist). Mereka menggeluti wilayah jurnalisme bisnis (business journalism)Encyclopedia Journalism menjelaskan definisi jurnalisme bisnis, yaitu “Business journalism refers to reporting and writing about businesses and the economy. In addition, it commonly includes other beats such as labor, workplace, technology, personal finance, investment, and consumer reporting, as well as investigative reporting focusing on these topics.”[1]

Hubungan media massa dan pasar bursa sendiri memang telah berjalan cukup lama. Sejarah kantor berita internasional misalnya, awalnya, digunakan untuk menyebarluaskan harga-harga saham di bursa efek kepada para investor yang berada di penjuru negara yang berbeda. Kantor berita tertua di dunia, Reuters, awalnya pun didirikan untuk memenuhi kebutuhan oleh investor Eropa yakni mengenai harga-harga saham dari Bursa London.[3]

Di Indonesia, kita menggenal peran jurnalisme-ekonomi-saham- dan investigasi yang mendalam dalam buku Bre-X, Sebungkah Emas di Kaki Pelangi karya Bondan Winarno. Buku yang dianggap sebagai hasil jurnalisme investigasi pertama di Indonesia tersebut juga menceritakan bagaimana harga saham perusahaan tambang emas Bre-X di Kanada yang naik menjadi berlipat-lipat, karena adanya informasi bahwa mereka telah menemukan tambang emas bernilai jutaan dolar di Kalimantan. Padahal informasi tersebut adalah rekayasa David Walsh dan Mike de Guzman, CEO dan pemilik Bre-X sendiri.[4]

Peta Potensi Pelanggaran Wartawan dalam Peliputan di Bursa Efek

Wartawan yang meliput di dunia finansial, khususnya dalam konteks peliputan bursa efek memiliki beragam keuntungan. Dalam hal ini wartawan sering memperoleh hak istimewa atas informasi-informasi yang bahkan bersifat sensitif, melanggar hak orang lain dan tuduhan-tudahan tertentu. Hal ini mengancam profesionalisme kerja wartawan, seperti yang kita ketahui, dalam dunia bursa informasi merupakan hal yang dapat memengaruhi sentiment pasar sehingga dapat memengaruhi stabilitas harga saham.

“… financial journalists like all journalists do enjoy some privileges, such as access to sources, protection of sources and certain rights to immunities in relation to defamation and privacy law if what they are doing is deemed to be ‘in the public interest’. They also enjoy other informal privileges such as access to sources and resources. As we shall see in the following sections these privileges are under threat. Access to sources is undermined through the strategies of PR companies. Protection of sources is under review and defamation risk is a constant challenge for financial and business journalists. And perhaps the more daunting task in the context of new entrants and new platforms is to determine who is a financial journalist….”[1]

Tambini menyimpulkan bahwa wartawan keuangan seperti halnya wartawan lain pun menikmati beberapa keuntungan, seperti akses terhadap sumber, perlindungan sumber dan hak-hak imunitas tertentu yang berhubungan dengan aturan tuduhan dan pelanggaran privasi-jika yang mereka lakukan dianggap bagian dari ‘kepentingan publik’.

Mereka juga menikmati keuntungan informal lainnya seperti akses kepada sumber dan sumber daya. Seperti yang kita lihat pada bagian sebelumnya bahwa keuntungan tersebut juga menuai kecaman. Akses kepada narasumber mengancam melalui strategi Public Relation perusahaan. Perlindungan terhadap sumber daya sedang dikaji dan pemfitnahan merupakan tantangan yang sering dihadapi wartawan bisnis dan keuangan. Dan mungkin lebih banyak tugas yang menakutkan dalam konteks bagi pendatang baru dan platform baru untuk menentukan siapakah sejatinya seorang jurnalisme keuangan itu.

Secara garis besar, keuntungan yang didapat wartawan bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang. Apalagi jika wartawan ternyata turut melakukan transaksi di pasar bursa yang dianggap menjadi penyebab dari pelanggaran atau penyimpangan atau pelanggaran pasar (market abuse). Tambini menjabarkan pelanggaran pasar ini dalam berbagai bentuk, yakni:

1. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

Dalam dunia saham terdapat apa yang disebut dengan insider trading, atau perdagangan orang dalam. Mereka adalah informan dalam yang membocorkan rahasia-rahasia perusahaan kepada investor agar mengetahui langkah-langkah apa yang dapat investor lakukan demi memperoleh keuntungan atau meghindari kerugian. Praktik ini disinyalir rentan dilakukan oleh wartawan bisnis di berbagai penjuru dunia.

Wartawan keuangan sering memiliki akses informasi ekslusif tentang saham dan investasi, dan berita tentang investasi ini dapat menyebabkan fluktuasi harga saham tertentu–naik atau pun turun–membuka kesempatan bagi para wartawan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat.[2]

Kasus insider trading yang menimpa wartawan yang paling terkenal di dunia adalah kasus Carpenter lawan United States dengan terdakwa R. Foster Winan yang merupakan wartawan The Wall Street Journal. Winan sebelumnya adalah penulis kolom dengan analisis tajam mengenai perusahaan yang terdaftar di Bursa Wall Street. Namun, dia ketahuan telah membocorkan isi tulisannya kepada sekongkolannya untuk melakukan transaksi sekuritas sebelum tulisannya beredar. Winan kemudian dituntut atas dakwaan insider trading. Dalam kasus Winan, pengadilan menuntutnya karena menyalahgunakan (misappropriating) The Wall Street Journal untuk kepentingan pribadinya.[3]

Pada tahun 2005, mantan kolumnis CBS MarketWatch, Thom Calandra, didenda $540.000 lebih untuk melunasi tuntutan pengadilan karena ia telah menggunakan kolomnya pada tahun 2003 untuk mempromosikan saham kecilnya. Saat sahamnya meningkat sebagai hasil dari rekomendasi tulisannya, ia menjual saham tersebut untuk mendapat keuntungan. Pada salah satu transaksinya, Calandra menulis dalam bulletin bahwa sebuah perusahaan bernama Pacific Mineral akan meroket, kemudian menurut The New York Times, dalam beberapa hari ia sukses menjual ribuan saham.[4]

CBS Market Watch mengatakan bahwa aturan perusahaan mengharuskan komentator yang direkomendasikan berinvestasi, seperti Calandra, mengungkapkan saat mereka secara pribadi melakukan penjualan saham yang telah mereka bahas dalam kolom mereka. Pada tahun 2005, Calandra, salah satu pendiri CBS MarketWatch, mengundurkan diri sebagai seorang komentator dan bekerja sebagai konsultan penelitian untuk sebuah perusahaan investasi.[5]

2. Manipulasi Pasar (Market Manipulation)

Manipulasi pasar adalah suatu kejahatan di mana suatu pihak mengeluarkan informasi yang tidak benar dengan bertujuan menaikkan atau menurunkan harga saham suatu perusahaan. Wartawan rentan dengan kejahatan ini karena sifat media yang dapat memengaruhi harga-harga dengan rekomendasi dan saran-saran tertentu. Memanipulasi informasi di pasar dapat membuat pemodal berbondong-bondong membeli saham tertentu. Akibatnya banyak pemodal yang rugi setelah harga-harga saham berada dalam posisi normal.

Manipulasi pasar sering dilakukan para pelaku pasar untuk mengeruk keuntungan, di Indonesia kasus penipuan yang dilakuakan oleh Bre-X menjadi sebuah contoh. Bre-X merupakan perusahaan Kanada yang melakukan eksplorasi tambang emas di Kalimantan. Manipulasi pasar ini tidak terkait dengan wartawan atau media, justru wartawan dalam kasus Bre-X ini memiliki peran penting karena berhasil membongkar kedok kejahatan manipulasi pasar.

Adalah Bondan Winarno membuat sebuah laporan investigatif yang dibuat menjadi buku berjudul Bre-X, Sebungkah Emas di Kaki Pelangi. Buku yang dianggap sebagai hasil jurnalisme investigasi pertama di Indonesia tersebut menceritakan bagaimana harga saham perusahaan tambang emas Bre-X di Kanada yang naik menjadi berlipat-lipat karena adanya informasi bahwa mereka telah menemukan tambang emas bernilai jutaan dolar di Kalimantan. Padahal informasi tersebut adalah palsu atau rekayasa David Walsh dan Mike de Guzman, CEO dan pemilik Bre-X sendiri. Mereka mencampuri galian tambang mereka dengan emas palsu sehingga seolah-olah mereka telah menemukan tambang besar di Kalimantan. Manipulasi informasi tersebut membuat banyak orang berbondong-bondong membeli saham Bre-X.

Dalam bukunya Bondan melakukan investigasi hingga ke luar negeri untuk mencari tahu kejanggalan-kejanggalan yang ada. Kasus Bre-X ini mengakibatkan guncangan finansial di Kanada itu mengakibatkan ribuan guru kehilangan dana pensiun mereka karena diinvestasikan ke Bre-X. Mike de Guzman sendiri dilaporakan bunuh diri, padahal menurut Bondan dia sudah mencairkan saham-saham Bre-X yang dia jual. Temuan Bondan pun menyatakan bahwa bunuh diri Mike de Guzman adalah palsu dan kasus Bre-X merupakan salah satu kasus Market Manipulation terbesar di Indoensia.[6]

3. Konflik Kepentingan (Conflicts of Interest)

Konflik kepentingan adalah permasalahan yang dialami tidak hanya wartawan keuangan, melainkan juga terjadi pada wartawan-wartawan pada umumnya, di mana wartawan memiliki kepentingan terhadap berita yang mereka laporkan. Dalam hal pasar modal; kepentingan pembaca, pemodal, dan pasar dapat terbentur dengan kepentingan pribadi wartawan yang memiliki saham dari perusahaan yang mereka beli atau menerima fasilitas dari perusahaan-perusahaan yang mereka liput sehingga berakibat pada ketidakberimbangan informasi yang wartawan tulis.

Kasus yang menimpa sekelompok wartawan yang meliput di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 lalu menjadi pelajaran yang belum selesai. Beberapa wartawan dari sejumlah media massa dituduh telah melakukan pemerasan dalam penawaran saham perdana PT. Krakatau Steel. Mereka menyanggah tuduhan tersebut karena mereka hanya membeli saham di Bursa Efek selayaknya masyarakat pada umumnya. Dewan Pers kemudian memutuskan bahwa wartawan-wartawan tersebut melakukan pelanggaran kode etik, karena memanfaatkan profesi wartawan untuk memperoleh hak istimewa untuk membeli saham PT. Krakatau Steel yang menimbulkan konflik kepentingan dan bahkan terindikasi terjadi pemerasan oleh wartawan.[7]

Kepemilikan saham oleh wartawan yang meliput di Bursa Efek menjadi permasalahan yang seringkali masih menjadi banyak pertanyaan. Membeli saham adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin. Namun, pembelian saham oleh wartawan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sehingga memengaruhi liputan yang mereka buat. Untuk mencegah konflik kepentingan satu-satunya adalah setiap wartawan dilarang memiliki saham perusahaan yang mereka liput.

Pelarangan transaksi saham oleh wartawan ini sulit dilakukan karena wartawan tentu saja dapat membeli saham lewat orang ketiga sehingga sulit untuk dilacak. Untuk menghindari konflik kepentingan ini wartawan diharuskan mengungkapkan saham mereka terhadap editor atau atasan mereka agar dapat diawasi.

4. Penyembunyian (Non Disclosure)

Wartawan yang memiliki saham harus diketahui oleh atasan mereka. Hal ini agar editor atau atasan mereka dapat mengawasi apakah terdapat konflik kepentingan terhadap liputan yang mereka buat. Wartawan yang memiliki saham di pasar bursa namun tidak mengungkapkan bahkan cinderung menyembunyikan kepemilikan mereka kepada media tempat mereka bekerja inilah yang disebut dengan Non Disclosure.

Salah satunya adalah kasus Neil Colins, seorang kolumnis keuangan di Reuters Breaking Views. Dia akhirnya dipecat karena menurut investigasi pernah menulis tentang 15 perusahaan yang ternyata dia miliki sahamnya. Padahal aturan di Reuters melarang wartawan menulis berita tentang saham yang dia miliki.[8]

Pemahaman Wartawan yang Meliput di BEI terhadap Market Abuse

Pemahaman Wartawan yang Meliput di BEI tentang Pelanggaran Pasar

Pemahaman Wartawan yang Meliput di BEI tentang Pelanggaran Pasar

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa proporsi wartawan yang meliput di BEI sebagian besar belum memahami tentang potensi pelanggaran dalam liputan di BEI. Hanya sebanyak 44% wartawan yang dianggap memahami Insider Trading dan Market manipulation. Sebanyak 75% tidak memahami conflict interest dan 100% atau seluruh partisipan tidak memahami non disclosure.

Jika dicari penyebab yang bersumber dari data yang peneliti temukan antara lain karena dalam meliput di BEI sebanyak 81% Wartawan belum mengikuti standar uji kompetensi wartawan standar Dewan Pers; 69% belum pernah mengikuti pendidikan formal atau informal tentang kejurnalistikan; 69% persen wartawan tidak berorganisasi di luar media wartawan bekerja; dan 75% media di mana wartawan bekerja tidak memberikan aturan jelas tentang boleh atau tidak boleh bertransaksi saham.

Detail lengkap penelitian klik di sini.